Melaut di tengah Badai COVID-19: Dampak Covid-19 bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Ringkasan hasil Survey

Survey produksi perikanan dan dampak Covid-19 bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan khususnya nelayan tangkap dan penjual ikan dilakukan di 10 Kabupaten/ Kota pada 6 pulau di provinsi Nusa Tenggara Timur.

  • Sekitar 84,3% nelayan dan 90% penjual mengakui bahwa covid-19 menyebabkan penurunan jumlah tangkapan dan penjualan ikan sebesar 50% bahkan hingga 75%.
  • Pengeluaran rumah tangga nelayan dan penjual ikan cenderung stabil bahkan lebih tinggi daripada masa biasa. Tabungan yang ada hanya cukup menanggulangi kebutuhan dalam tempo maksimal 3 bulan.
  • Nelayan dan pelaku perikanan lain kebanyakan tetap melaut walaupun hanya impas. Nelayan mengurangi waktu melaut, memperpendek waktu melaut, atau bergabung dalam satu perahu untuk berhemat.
  • Jika diasumsikan situasi covid-19 berlangsung selama 1 tahun maka akan terjadi penurunan produksi ikan hingga 50%, jumlah produksi ikan secara teori masih dapat memenuhi kebutuhan warga NTT dalam setahun. Namun, persoalan distribusi dan daya beli yang turun adalah kendala utama.
  • Produksi perikanan tangkap NTT akan kehilangan sumbangan terhadap nilai transaksi sektor perikanan sekitar Rp. 2,036 triliun jika kondisi Covid-19 terus berlangsung.

Rekomendasi jangka pendek

pendataan keluarga-keluarga pelaku usaha kelautan dan perikanan, terutama nelayan tradisional, nelayan kecil, nelayan buruh dan penjual ikan yang mengalami penurunan pendapatan di atas 50% per bulan.

menghubungkan produsen ikan dengan pembeli baik dengan pertukaran uang atau barang.

membuka kembali pembatasan pasar tetapi dengan penegakan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yang ketat

pemerintah mewajibkan sekitar 104.586 PNS (NTT dalam Angka 2020) untuk membeli hasil perikanan nelayan untuk pemenuhan protein keluarga.

Kementerian Kelautan dan Perikanan membeli dan mengumpulkan ikan-ikan dari para nelayan NTT. Pemberian paket sembako (beras dan minyak goreng) plus ikan segar beku (atau bisa juga ikan asin dan olahan ikan lainnya) kepada warga dapat dilakukan dengan membangun kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

pemerintah desa, terutama desa-desa di dekat dan di pesisir dapat mengalokasikan Dana Desa untuk pembelian protein laut bagi pemenuhan protein warga desa, terutama kelompok-kelompok rentan

Kertas kerja kebijakan secara lengkap dapat diunduh dari tautan berikut:

https://drive.google.com/open?id=1IKpmrdNiSO6bnaVghT395ZLH_tp-2nrV

Data-data dapat diakses pada dashboard ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *