Siaran Pers: Melaut di tengah Badai COVID-19

Kupang, 30 April 2020

Sekitar 226.526 orang yang terdiri dari 66.525 Rumah Tangga Perikanan di NTT terancam kehilangan sumber pendapatan akibat Covid-19. Bahkan dampak Covid-19 dapat menyebabkan NTT kehilangan nilai produksi perikanan tangkap sekitar 2 Triliun dalam setahun. Penurunan jumlah tangkapan nelayan dan hasil penjualan ikan hingga 50% – 75% membuat para pelaku usaha kelautan dan perikanan yang umumnya tidak memiliki tabungan harus mencari cara baru beradaptasi dan bertahan hidup. Demikian hasil survey cepat Perkumpulan Pikul berkaitan dengan Dampak Covid-19 terhadap nelayan dan usaha perikanan skala kecil pada pertengahan bulan April 2020.

Jumlah produksi perikanan tangkap NTT yang selalu naik setiap tahun, bahkan di tahun 2018 mencapai 157.691 ton, kemungkinan akan menurun pada tahun ini. Dari sisi ketersediaan protein laut, angka tersebut sangat cukup walaupun dapat berkurang hingga 50% (78.845,5 ton). Meskipun demikian, total kertersediaan ini sangat mungkin untuk menyokong asupan protein warga NTT yang mencapai 5.456.203 jiwa. Jika kebutuhan protein ikan setiap orang sesuai AKG sekitar 6.72 gram/hari/ orang, maka dibutuhkan sekitar 12.860 ton ikan/ tahun. NTT masih surplus sekitar 65.985,5 ton ikan. Persoalannya yakni, bagaimana mendistribusikan protein laut tersebut kepada warga NTT di tengah situasi pandemi yang membatasi berbagai akses? Bagaimana pemerintah dan para pihak berupaya untuk menjaga suplay nelayan dan distribusi pangan sehat dan bergizi kepada segenap warga NTT di tengah daya beli yang juga turun?

Beberapa solusi terkait upaya jangka pendek untuk mengatasi persoalan nelayan, termasuk membuka akses distribusi protein laut bagi warga. Pertama, pendataan dan pemberian bantuan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan yang kehilangan dan terancam kehilangan pekerjaan karena penurunan pendapatan di atas 50%. Kedua, menghubungkan produsen ikan dengan pembeli melalui pertukaran uang atau barang. Ketiga, membuka pembatasan akses pasar dengan protokol jelas dan tegas. Keempat, pemerintah mewajibkan sekitar 104.586 PNS membeli hasil perikanan. Kelima, Kementerian Kelautan dan Perikanan membeli hasil tangkapan nelayan untuk disalurkan ke warga. Keenam, melakukan mekanisme pembelian produk warga desa termasuk tangkapan nelayan untuk menjaga perputaran ekonomi desa. (selesai)

Narahubung:

Andry Ratumakin, (Program Manager, Right to Food – Perkumpulan Pikul), (Hp: 0822-3792-3666)

Dina Soro, (Program Officer, Right to Food -Perkumpulan Pikul), (Hp: 0852-5332-2828)

Untuk mengunduh laporan seutuhnya dapat menuju laman berikut:
https://www.perkumpulanpikul.org/2020/04/30/survey-dampak-covid19-terhadap-nelayan-di-nusa-tenggara-timur/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *