Kertas Kebijakan: Negara Wajib Mengakui Identitas Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Ringkasan Eksekutif

Kartu Nelayan merupakan bentuk pengakuan negara atas identitas, profesi dan hak­hak nelayansebagaimana tertuang dalam UU No.7/ 2016 tentang Perlindungan Terhadap Nelayan, Pembudidayadan Petambak Garam. Permen KKP No. 16/ 2016 tentang Kartu Nelayan mengatur pula pelaksanaan Kartu Nelayan di tingkat daerah. Sejak diluncurkan pertama kali tahun 2013 hingga ditetapkan dalam Permen tahun 2016, masih banyak nelayan yang belum memiliki dan memahami fungsi kepemilikan Kartu Nelayan. Kota Kupang sendiri hingga awal tahun 2017 baru mengakomodir sekitar 32,65% dari
total 4.275 nelayan yang didata DKP Kota Kupang tahun 2016.

Sedangkan Kabupaten Kupang baru mencapai 23,31% dari total 5.092 nelayan sebagaimana data DKP Kabupaten Kupang. Oleh karena itu perlu komunikasi antar pihak, peningkatan sumber daya DKP di daerah, komitmen implementor di tingkat kabupaten/ kota dan pembenahan struktur birokrasi serta membangun jejaring dengan para pihak. Jika kondisi ini tidak diperbaiki maka butuh lebih dari 3 tahun agar semua nelayan memiliki Kartu Nelayan, apalagi jika KUSUKA (Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan) akan diluncurkan nanti pada bulan Agustus 2018.

Kertas kebijakan dapat diunduh di:

https://drive.google.com/file/d/133Q70jIF329O6cxxI82FFwpdWSflKqw3/view?usp=sharing

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *