Tata Kelola Pangan di NTT, menuju Kedaulatan Pangan Indonesia

Perkumpulan PIKUL bekerja sama dengan Aliansi Desa Sejahtera dan , menggelar Diskusi Kelompok Terfokus (Focussed Group Discussion, FGD) tentang Tata Kelola Pangan yang Berkedaulatan di NTT, pada Selasa (25/04, 2014), di Hotel Elmilya Kupang.

 

TUJUAN FGD ini adalah menemukenali potret tata kelola sampai saat ini dan mencari alternatif tata kelola baru dan untuk mencari bentuk kelembagaan seperti apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan sistem pangan yang berkedaulatan di Indonesia.

FGD ini mengundang SKPD-SKPD terkait di tingkat provinsi, akademisi dan wakil dari organisasi masyarakat sipil di Kupang. Untuk mencari bentuk Tata Kelola dan Kelembagaan yang paling sesuai bagi kebutuhan dan dapat mewujudkan Kedaulatan Pangan, Perkumpulan Indonesia Berseru, bersama ADS dan jaringannya, menyelenggarakan 3 seri forum diskusi terbatas, salah satunya di Kupang, NTT.

Suasana diskusi tata kelola pangan untuk kelompok unsur pemerintah

Suasana diskusi tata kelola pangan untuk kelompok unsur pemerintah

Diskusi multi pihak ini diharapkan dapat memberikan ide-ide segar dan juga dapat diterapkan untuk memperkuat sistem pangan kita

“Saya sepakat jika kita mengatakan belum kita belum mandiri di soal pangan. Karena kita masih import beras 150.000 ton per tahun. Pantauan kami, dari satu petani misalnya kondisi lahan kering di NTT sebesar 1.258.308 Ha, tingkat pemanfaatannya itu baru sekitar 54,62% dengan lahan sawah luasannya 187 Ha dengan tingkat pemanfaatannya sekitar 73% sementara lahan yang belum diusahakan juga masih seluas sekitar 751.351 Ha. Potensi perkebunan yang sementara diusahakan sekitar 35% saja begitupun juga dengan padang pengembalaan untuk usaha peternakan sapi dan lain-lain. Forum seperti ini bagus untuk kita duduk bersama dan saling berdiskusi untuk menemukan terobosan baru, baik untuk produksi pangan, jadi intensifikasi dan ekstensifikasinya, mekanisasi pengolahan, mulai dari tingkat pasca panen sampai pengolahan hasilnya” jelas Dewi Manek, wakil dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT

Beberapa tahun terakhir, cuaca yang berubah dari pola umum menyulitkan produsen pangan untuk berproduksi. Angka impor pangan terus meningkat, sampai akhir September 2013 mencapai 110 trilyun rupiah. Jumlah produsen pangan, baik petani, nelayan dan pekebun kecil terus berkurang. Lahan pertanian terus menyusut, dan produksi pangan hanya bisa dinaikkan sedikit. Bisa dikatakan Indonesia masuk darurat pangan (ADS, Oktober 2013).

Di tingkat nasional pernah dibentuk Kementerian Negara Urusan Pangan pada 1993,dan dibubarkan pada 1999. Pada 2003, Bulog diubah dari Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) menjadi Perum, yang lebih menitikberatkan pada fungsi ekonominya untuk mengejar profit daripada fungsi sosial menjaga stabilitas harga untuk kepentingan produsen dan konsumen. Untuk kepentingan koordinasi dibentuk Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang diketuai presiden dan secara harian diketuai menteri pertanian dan melibatkan 14 kementerian yang terkait langsung soal pangan, serta Bulog. Di daerah dibentuk DKP daerah, ditingkat provinsi maupun kabupaten yang diketuai gubernur ataupun bupati. Tetapi dari banyak temuan, DKP belum efektif, karena dijalankan oleh pejabat di Kementerian Pertanian setingkat eselon 1 saja.

Sementara itu, masih banyak wilayah dengan penduduk kekurangan pangan dan gizi di Indonesia. Beberapa wilayah bahkan tidak menyadari ada masalah dalam sistem pangan, apalagi menyusun langkah untuk menyelesaikannya. Otonomi daerah membuat produksi pangan domestik diurus daerah, sementara beberapa daerah tidak menjadikan pertanian dan pangan sebagai fokus pembangunan di wilayahnya. Hingga ada yang mengatakan, mustahil mengharapkan inovasi pembangunan pertanian-pangan lahir dari daerah, karena daerah lebih memilih cara lain untuk mendapatkan penghasilan dalam jumlah besar dalam waktu cepat.

“Menurut temuan kami, desa tidak akan bisa sejahtera jika tata kelola pangannya tidak dibereskan. Berdasarkan banyak riset, termasuk data dari BPS menunjukkan bahwa pengeluaran untuk pangan itu rata-rata lebih dari 50 persen, bahkan untuk kelompok miskin bahkan lebih dari 60 persen. Ini salah satu sebab mengapa diadakan diskusi seperti ini. Saat ini sudah ada UU Pangan yang baru dan perhatiannya lebih besar kepada tata kelola pangan, namun banyak hal yang harus kita diskusikan. Ini penting, karena pangan adalah urusan hidup mati bangsa, kalo sampai kita tergantung pada import disinilah masalah besar bangsa ini akan timbul”tegas Tedjo Wahyu Djatmiko dari Aliansi Desa Sejahtera, Jakarta.

Tanpa ada tata kelola dan lembaga yang merumuskan kebijakan serta mengoordinasikan kegiatan pangan di tingkat nasional dan daerah, kedaulatan pangan tidak pernah terwujud. Egosektoral masing-masing departemen dan tidak adanya koordinasi selalu berulang. Ada kementrian yang memiliki program peningkatan daya saing serta peningkatan produksi petani dan kesejahteraan petani tetapi pada saat yang sama terjadi degradasi sumber daya tanah, air, dan iklim akibat pembabatan hutan dan buruknya implementasi tata ruang dengan argumen sumber devisa, terus terjadi. Ada program peningkatan produksi padi, tetapi 52 persen jaringan irigasi yang rusak tidak pernah dibenahi.

Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang ini memiliki tujuan-tujuan pokok yaitu; mengembangkan kemandirian produksi pangan yang beragam, mengembangkan dan memastikan tersedianya cadangan pangan dari tingkat desa, kabupaten, dan propinsi, terpenuhinya kebutuhan pangan yang bermutu, aman, dan bergizi bagi seluruh penduduk tanpa kecuali, memastikan setiap orang dapat mengakses pangan dengan harga yang terjangkau (atau memproduksi sendiri) dan meningkatkan kesejahteraan produsen pangan yaitu petani dan nelayan

Agar tujuan-tujuan UU ini dapat dicapai, UU juga mengatur tentang kelembagaan pangan. Kelembagaan pangan diatur di Bab XII dan terdiri 4 pasal (Pasal 126-129). Selain itu, secara lebih luas kelembagaan diperlukan agar tujuan-tujuan kedaulatan, ketahanan, dan keamanan pangan bisa tercapai. Hal ini mencakup beberapa hal pokok yaitu; perencanaan, produksi, pencadangan, distribusi, pemastian akses oleh setiap warga negara, dan aspek keamanan pangan. Kelembagaan diatur lewat peraturan presiden (perpres), berada di bawah presiden, dan memiliki tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Lembaga pangan harus terbentuk paling lama tiga tahun setelah UU no 18/2012 tentang Pangan disahkan.

Kini setahun lebih telah berlalu. Banyak kritik dan gugatan tentang tata kelola pangan, yang dianggap masih berparadigma ketahanan pangan. Sementara itu juga banyak usulan untuk pengembangan Kelembagaan Pangan pasca revisi Undang-undang Pangan untuk menangai masalah pangan di Indonesia. Kelembagaan ini diharapkan dapat menyusun kebijakan pangan nasional, mengkoordinasikan, mengelola pasokan panganm menangani kerawanan pangan dan menumbuhkan kecintaan terhadap pangan lokal yang aman. Dengan Tata Kelola dan Kelembagaan yang tepat diharapkan dapat menghantar Indonesia mewujudkan Kedaulatan Pangannya.***(Torry Kuswardono, Danny Wetangterah)